Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan sosialisasi BUMN dengan tema ” Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan ” di lapangan Ex Pedagang Kaki Lima Bumiayu Kabupaten Brebes. Selasa ( 18 April 2023 )
Hadir pada kesempatan tersebut, berbagai lapisan masyarakat warga Bumiayu Kabupaten Brebes dan sekitarnya yang tergabung dalam komunitas sandal japit, tokoh masyarakat setempat, serta tokoh pemuda dan tokoh agama,
Harris Turino anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jateng IX ( Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal ) pada kesempatan tersebut juga menyatakan backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah semata tugas dari Bank BTN untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut
DPR khususnya kami di Komisi VI akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh,” kata Harris
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Oleh karenanya, peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar alokasi Bank BTN dalam pembiayaan rumah, bisa lebih besar lagi.
“Kemudian perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah,” harap politisi PDI Perjuangan asal Slawi, Kabupaten Tegal.
Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
Harris juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi.
“Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah,” ungkap Harris.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Baca Juga https://suarapendidikan.beritalidik.com/jelang-hari-raya-warga-brebes-dapat-bantuan-beras/
DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.
Peluang bisnis pembangunan perumahan masih sangat terbuka lebar, hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk kaum milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia. ( *** )
