Suara Pendidikan ( Slawi )
Dr. Ir. Harris Turino, SH., MSi., MM, Anggota DPR RI Komisi VI, dai Fraksi PDI Perjuangan, saat ini sedang berada di Korea Selatan, Melalui pesan aplikasi media sosialnya, harris berbagi tulisan kepada media ini, berikut adalah tulisannya.
Besok, Senin 7 Nopember 2022, saya akan menjadi saksi pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa ( HC ) untuk Mba Puan Maharani di Pukyong National University Busan, Korea.
Ini adalah gelar Doktor HC yang kedua bagi Mba Puan, setelah sebelumnya beliau menerima gelar dari Universitas Diponegoro ( Undip ) Semarang pada tanggal 14 Februari 2020.
Pemberian gelar Doktor HC kepada politisi memang sering mengundang tanggapan yang kurang sedap di kalangan masyarakat. Pertimbangannya dianggap terlalu subyektif dan hanya demi populatitas semata. Di satu sisi mungkin benar, terutama bila diberikan oleh Universitas yang biasa mengobral gelar akademik.
Tetapi untuk Universitas sekelas Undip, tentu mereka tidak akan mengorbankan reputasi akademis yang sudah mereka bangun dan pertahankan.
Memberikan gelar Doktor HC kepada orang yang tidak layak, akan menghancurkan reputasi akademis Universitasnya.
Bagaimana dengan Pukyong National University (PKNU) Busan?
PKNU adalah universitas terbaik kedua di Busan. Jumlah mahasiswanya mencapai 26.000, di mana 1.200 di antaranya adalah mahasiswa Internasional.
Di bidang studi humaniora, PKNU bahkan dinobatkan sebagai Universitas terbaik menurut Peringkat Leiden. Juga menduduki peringkat ketiga di Korea untuk kategori Universitas dengan jumlah siswa besar (di atas 12.000 mahasiswa). Di samping itu PKNU sangat terkenal dalam pengembangan tehnologi radiasi.
Lembaga pendidikan sekelas ini tentu bukan lembaga pendidikan yang gemar mengobral gelar. Pemberian gelar Doktor HC pasti sudah melalui proses pengamatan dan seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Maka bisa dipastikan bahwa Mba Puan Maharani memang layak mendapatkan gelar Doktor HC di bidang Ilmu Politik.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa prestasi Mba Puan di bidang politik? Ini yang tidak banyak diungkap oleh media. Selama ini Mba Puan Maharani hanya sering disebut sebagai cucu Bung Karno dan anak Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan.
Pertama pada periode Mba Puan sebagai Ketua Fraksi ketika PDI Perjuangan menjadi partai oposisi. Seluruh anggota Fraksi kompak dan tidak tergiur tawaran masuk ke eksekutif, tetapi tetap di jalur perjuangan partai.
Lalu sebagai Menko PMK di jaman periode pertama pak Jokowi 2014 – 2019, Mba Puan sukses mengkoordinir 8 Kementerian di bawahnya dan sama sekali tidak ada gejolak yang menonjol.
Koordinasi antar Menteri lancar. Angka kemiskinan Indonesia pertama kalinya berhasil diturunkan menjadi single digit (di bawah 10%) pada akhir masa jabatan Mba Puan sebagai Menko PMK. Penyerapan anggaran juga maksimal sesuai target pencapaian. Bisa dibandingkan kekompakan dan prestasi dengan Kementerian Koordinator yang lain.
Lalu sekarang sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia yang memimpin lembaga DPR RI di tengah badai pandemi dan krisis energi, pangan dan kenaikan harga komoditas dunia. DPR RI mampu menjadi mitra yang mendukung sekaligus kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga : https://suarapendidikan.beritalidik.com/kurikulum-merdeka-menuntut-penguasaan-guru-pada-teknologi-digital/
Sebagai Ketua DPP partai, Mba Puan bekerja nyata berkeliling dan menyapa kader-kader partai. Beliau dihormati oleh pendukungnya sekaligus disegani oleh partai lain. Ketika bicara soal kebhinnekaan, Mba Puan selalu berdiri paling depan membela kebhinnekaan Indonesia yang tunggal ika.
Dari analisa dan paparan di atas, sebagai Akademisi yang sudah berpengalaman lebih dari 24 tahun, saya berani mengatakan bahwa Mba Puan Maharani memang sangat layak menyandang gelar tersebut. Selamat kepada Dr. HC Puan Maharani.
*_Dr. Ir. Harris Turino, SH., MSi., MM – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan_*